Rangkuman eko.kop bab 3

BAB 3

Bentuk Organisasi

Menurut Hanel

o   Suatu sistem sosial ekonomi atau sosial tehnik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan

o   Sub sistem koperasi:

§  individu (pemilik dan konsumen akhir)

§  Pengusaha Perorangan/kelompok ( pemasok / supplier)

§  Badan Usaha yang melayani anggota dan masyarakat

Menurut Ropke

•         Identifikasi Ciri Khusus

o   Kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama (kelompok koperasi)

o   Kelompok usaha untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi (swadaya kelompok koperasi)

o   Pemanfaatan koperasi secara bersama oleh anggota (perusahaan koperasi)

o   Koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya (penyediaan barang dan jasa)

•         Sub sistem

o   Anggota Koperasi

o   Badan Usaha Koperasi

o   Organisasi Koperasi

Di Indonesia

•         Bentuk : Rapat Anggota, Pengurus, Pengelola dan Pengawas

•         Rapat Anggota,

o   Wadah anggota untuk mengambil keputusan

o   Pemegang Kekuasaan Tertinggi, dengan tugas :

§  Penetapan Anggaran Dasar

§  Kebijaksanaan Umum (manajemen, organisasi & usaha koperasi)

§  Pemilihan, pengangkatan & pemberhentian pengurus

§  Rencana Kerja, Rencana Budget dan Pendapatan serta pengesahan Laporan Keuangan

§  Pengesahan pertanggung jawaban

§  Pembagian SHU

§  Penggabungan, pendirian dan peleburan

Hirarki Tanggung Jawab

Pengurus

l  Tugas

l  Mengelola koperasi dan usahanya

l  Mengajukan rancangan Rencana kerja, budget dan belanja koperasi

l  Menyelenggaran Rapat Anggota

l  Mengajukan laporan keuangan & pertanggung jawaban

l  Maintenance daftar anggota dan pengurus

l  Wewenang

l  Mewakili koperasi di dalam & luar pengadilan

l  Meningkatkan peran koperasi

Pengelola

l  Pengelola ( Manajer ) koperasi adalah mereka yang diangkat dan diperhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan koperasi secara efisien dan profesional.

l  Kedudukan pengelola adalah sebagai karyawan / pegawai yang diberi kuasa dan weweang oleh pengurus.

l  Tugas dan tanggung jawan pengelola :

-        Membantu memberikan usulan kepada pengurus dalam         menyusun perencanaan.

-        Merumuskan pola pelaksanaan kebijaksanaan pengurus        secara efektif dan efisien.

          -        Membantu pegurus dalam menyusun uraian tugas        bawahannya.

          -        Menentukan standart kualifikasi dalam pemilihan dan promosi                                   pegawai.

Pengawas

1.       Pengawas bertugas :

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan     dan pengelolaan koperasi.

                   b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

          2.       Pengawas berwenang :

                   a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.

                   b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

3.       Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya    terhadap pihak ketiga.

Pola Manajemen

•         Menggunakan gaya manajemen yang partisipatif

•         Terdapat pola job description pada setiap unsur dalam koperasi

•         Setiap unsur memiliki ruang lingkup keputusan yang berbeda (decision area)

•         Seluruh unsur memiliki ruang lingkup keputusan yang sama (shared decision areas)

Rangkuman eko.kop bab 2

BAB 2

1.     Pengertian Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya.

Definisi ILO (International Labour Organization)

Dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang dikandung dalam koperasi, yaitu :

•         Koperasi adalah perkumpulan orang-orang

•         Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan

•         Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai

•         Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis

•         Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan

•         Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang

Definisi Arifinal Chaniago (1984)

Koperasi sebagai suatu perkumpulan  yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya

Definisi P.J.V. Dooren

Tidak ada definisi tunggal (untuk coopertive) yang berlaku umum, tetapi prinsip umum adalah bahwa koperasi adalah sebuah asosiasi anggota, baik pribadi maupun perusahaan, yang telah secara sukarela datang bersama-sama dalam mengejar tujuan ekonomi yang sama

Definisi Hatta (Bapak Koperasi Indonesia)

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki  nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang

Definisi Munkner

Koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan ‘urusniaga’ secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong

Definisi UU No. 25/1992

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan

2.     Tujuan koperasi

Sesuai UU No. 25/1992 Pasal 3 Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan  masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945

3.     Prinsip-prinsip Koperasi

PRINSIP-PRINSIP MUNKNER

•         Keanggotaan bersifat sukarela

•         Keanggotaan terbuka

•         Pengembangan anggota

•         Identitas sebagai pemilik dan pelanggan

•         Manajemen dan pengawasan dilaksanakan scr demokratis

•         Koperasi sbg kumpulan orang-orang

•         Modal yang berkaitan dg aspek sosial tidak dibagi

•         Efisiensi ekonomi dari perusahaan  koperasi

•         Perkumpulan dengan sukarela

•         Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan

•         Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi

•         Pendidikan anggota

PRINSIP ROCHDALE

•         Pengawasan secara demokratis

•         Keanggotaan yang terbuka

•         Bunga atas modal dibatasi

•         Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota

•         Penjualan sepenuhnya dengan tunai

•         Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan

•         Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip anggota

•         Netral terhadap politik dan agama

PRINSIP RAIFFEISEN

•         Swadaya

•         Daerah kerja terbatas

•         SHU untuk cadangan

•         Tanggung jawab anggota tidak terbatas

•         Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan

•         Usaha hanya kepada anggota

•         Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

PRINSIP HERMAN SCHULZE   

•         Swadaya

•         Daerah kerja tak terbatas

•         SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota

•         Tanggung jawab anggota terbatas

•         Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan

•         Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

PRINSIP ICA

•         Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan  yang dibuat-buat

•         Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara

•         Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada)

•         SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa masing-masing

•         Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus

•         Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional

PRINSIP KOPERASI  UU NO. 25 / 1992

•         Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

•         Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

•         Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota

•         Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

•         Kemandirian

•         Pendidikan perkoperasian

•         Kerjasama antar koperasi 

Rangkuman eko.kop bab I

BAB I

Konsep, Aliran dan Sejarah Koperasi

I. Konsep Koperasi

Munker dari University Of Marburg, Jerman Barat membedakan konsep koperasi menjadi dua : konsep koperasi barat dan konsep koperasi sosialis.

1. Konsep Koperasi Barat

Konsep koperasi barat menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi.

Dampak langsung koperasi terhadap anggotanya adalah :

·   Promosi kegiatan ekonomi anggota.

·   Pengembangan usaha perusahaan koperasi dalam hal investasi, formasi permodalan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan keahlian untuk bertindak sebagai wirauasahawan dan keja sama antar koperasi secara horizontal dan vertikal.

Dampak koperasi secara tidak langsung adalah sebagai berikut :

·   Pengembangan kondisi social ekonomi sejumlah produsen skala kecil maupun pelanggan.

·   Mengembangkan inovasi pada perusahaan skala kecil, misalnya inovasi teknik dan metode produksi.

·   Memberikan distribusi pendapatan yang lebih seimbang dengan pemberian harga yang wajar antara produsen dengan pelanggan, serta pemberian kesempatan yang sama pada koperasi dan perusahaan kecil.

2. Konsep Koperasi sosialis

Konsep koperasi sosialis menyatakan bahwa koperasi direncanakn dan dikendalikan oleh pemerintah, dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional. Menurut konsep ini koperasi tidak berdiri sendiri tetapi merupakan subsistem dari system sosialisme untuk mencapai tujuann-tujuan system sosialis-komunis.

3. Konsep Koperasi Negara Berkembang

Konsep koperasi di negara berkembang walaupun masih mengacu kepada kedua konsep tersebut namun koperasinya sudah berkembang dengan ciri tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaanya dan pengembangannya.

II. Latar Belakang Timbulnya Aliran Koperasi

Perbedaan ideology suatu bangsa akan mengakibatkan perbedaan system

perekonomiannya dan tentunya aliran koperasi yang dianutpun akan berbeda. Sebaliknya, setiap system perekonomian suatu bangsa juga akan menjiwai ideology bangsanya dan aliran koperasinya pun akan menjiwai system perekonomian dan ideologi bangsa tersebut.

III. Aliran Koperasi

Secara umum aliran koperasi yang dianut oleh pelbagai negara di dunia dapat dikelompokan berdasarkan peran gerakan koperasi dalam system perekonomian dan hubungnnya dengan pemerintah. Paul Hubert Casselman membaginya menjadi 3 aliran.

·   Aliran Yardstick

·   Aliran Sosialis

·   Aliran Persemakmuran (Commonwealth)

·   Aliran Yardstick

Aliran ini pada umumnya dijumpai pada negara-negara yang berideologi kapitalis atau yang menganut system perekonomian liberal. Menurut aliran ini, koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisasikan, dan mengoreksi berbagai keburukan yang ditimbulkan oleh system kapitalisme. Walaupun demikian, aliran ini menyadari bahwa organisasi koperasi sebenarnya kurang berperan penting dalam masyarakat, khususnya dalam system dan struktur perekonomiannya. Pengaruh aliran ini cukup kuat, terutama di negara-negara barat dimana industri berkembnag dengan pesat dibawah system kapitalisme.

·   Aliran Sosialis

Menurut aliran ini koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, di samping itu menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi. Pengaruh aliran ini banyak dijumpai di negara-negara Eropa Timur dan Rusia.

·   Aliran persemakmuran

Aliran persemakmuran (Comminwealth) memandang koperasi sebagai  alat yang efisieen dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.

IV. Sejarah Perkembangan Koperasi

·   Sejarah Lahirnya Koperasi

Koperasi lahir pertama kali di Inggris, yaitu di kota Rochdale tahun 1884. koperasi timbul pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat revolusi industri. Pada tahun 1851 koperasi tersebut akhirnya dapat mendirikan sebuah pabrik dan mendirikan perumahan bagi anggota-anggotanya yang belum mempunyai rumah.

Perkembangan koperasi di Rocchdale sangat mempengaruhi perkembangan gerakan koperasi di Inggris maupun di luar Inggris. Pada tahun 1852 jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit. Pada tahun 1862, dibentuklah pusat koperasi pembelian dengan nama The Cooperative Whole Sale Society (CWS).

Pada tahun 1876, koperasi ini telah melakukan ekspansi usaha di bidang transportasi, perbankan dan asuransi. Pada tahun 1870, koperasi tersebut juga membuka usaha di bidang penerbitan berupa surat kabar yang terbit dengan nama Cooperative News. Pada tahun 1919, didirikanlah Cooperative College di Manchester yang merupakan lembaga pendidikan tinggi koperasi pertama.

Dalam perjalanan sejarah, koperasi tumbuh dan berkembang ke seluruh dunia di samping badan usaha lainnya. Setengah abad setelah pendirian koperasi Rochdale, seiring dengan berkembangnya koperasi di berbagai negara, para pelopor koperasi sepakat untuk membentuk Internacional Cooperative Alliance (ICA-persekutuan Koperasi Internasional) dalam kongres Koperasi Koperasi Internasional yang pertama pada tahun 1896, di London. Dengan terbentuknya ICA, maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional.

·   Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia

Menurut Sukoco dalam bukunya “Seratus Tahun Koperasi di Indonesia”. Badan hukum koperasi pertama di Indonesia adalah sebuah koperasi di Leuwiliang yang didirikan pada tanggal 16 Desember 1895.